Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, meminta pemerintah menaikkan kompensasi ekspor batu bara kepada pengusaha yang tidak atau belum melakukan kontrak kerjasama dengan PLN.

Menurut Mulyanto, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga persediaan batu bara bagi produksi listrik nasional.

Pasalnya, sejauh ini pemerintah sulit mewujudkan target harga batu bara khusus dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO)  karena besaran kompensasi untuk perusahaan yang tidak menjalin kontrak dengan PLN lebih kecil daripada yang sudah melakukan kontrak kerjasama namun ingkar.

Hal ini dianggap kurang adil dan mendorong pengusaha untuk memilih tidak melakukan kontrak dengan PLN.

Berdasarkan aturan saat ini perusahaan yang sudah melakukan kontrak dengan PLN akan mendapat kompensasi sebesar USD 188/ton.

Baca juga: MHU Lanjutkan Komitmen Pemenuhan Kewajiban DMO Batubara untuk PLN

Sedangkan bagi perusahaan yang tidak melakukan kontrak dengan PLN dikenakan denda hanya sebesar USD 18/ton.

Pemerintah harus memperberat besaran kompensasi bagi pengusaha yang tidak mau kontrak dengan PLN dan harus bersikap tegas kepada pengusaha batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO ini.

Kalau kompensasinya rendah, mereka lebih pilih bayar kompensasi dari pada mematuhi DMO, kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Tren Peralihan Perusahaan Batu Bara ke Nikel Diprediksi Meningkat

Legislator PKS itu juga meminta pemerintah segera mengambil kebijakan ini sebelum produksi listrik PLN bermasalah.