JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyebutkan pentingnya sosialisasi kepada kaum hawa sejak dini mengenai stunting.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting untuk 12 Provinsi Prioritas di Istana Wapres RI, Jakarta Pusat pada Kamis (4/8/2022).
Perlu ada pendamping khusus, calon pengantin, calon pasangan subur, dan balita stunting. Sudah disinergikan dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan Kementerian Tenaga Kerja, ujar Muhadjir.
Ia menyebutkan perempuan perlu menjadi target sosialisasi stunting.
Kita mulai dari sektor hulu, termasuk mereka remaja putri yang sekolah yang memiliki risiko tinggi, katanya.
Ia menyebutkan, sejumlah sosialisasi tersebut perlu dilaksanakan secara massif.
Melalui seminar dan gerakan nyata, telah terbentuk 200 ribu tim pendamping keluarga, dan 600 ribu bidan, kader PKK dan KB di desa. Juga ada 759 orang satgas stunting, ucapnya.
Pelaksanaan penurunan stunting, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Ratas 11 Januari 2021 yang menunjuk Menko PMK agar penurunan stunting bisa 3 persen dalam satu tahun.
Kemudian kepada Kepala BKKBN agar bisa memastikan implementasi dari rencana percepatan penurunan stunting bisa dilaksanakan. Serta untuk Kementerian Kesehatan agar memastikan stunting 14 persen pada 2024 dapat tercapai.
Ia menyebutkan penurunan stunting perlu dilaksanakan secara holistik, integratif, berkualitas. Koordinasi dan sinergitas antara Kementerian Lembaga, Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi hingga pada level terbawah dengan TNI dan Polri termasuk dengan pemangku kepentingan terkait menjadi kunci sukses program penurunan stunting dapat terwujud.
Agar tepat sasaran dan mendapatkan dukungan dari APBD. Alokasi APBD harus tepat sasaran agar tidak tumpang tindih. Sinergitas program dan anggaran antara APBN dan APBD, tutur Muhadjir.
