KBRN, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak masyarakat untuk sadar mengantisipasi dan mencegah politik uang hingga polarisasi. Menurut KPU, tugas tersebut merupakan tanggung jawab seluruh elemen, terutama masyarakat.

Bagi KPU, mengantisipasi kedua hal tersebut menjadi penting. Mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai dengan adanya pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu.

Mencegah politik uang dan polarisasi ini bukan hanya tugas KPU tapi seluruh elemen, misalkan ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bisa berkoordinasi dengan Kepolisian jika ada pelanggaran Pemilu, kata Komisioner KPU Yulianto Sudrajat saat berbincang dengan Pro3 RRI, Kamis (4/8/2022).

Untuk mengatasi hal itu, KPU akan selalu membangun kesadaran kepada masyarakat untuk mencegah politik uang dan polarisasi.

Perwakilan dari Partai Politik, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu juga mengajak agar banyak melakukan silaturahmi menjelang Pemilu 2024.

Menurutnya, dengan adanya silahturahmi akan menyamakan visi misi sehingga dapat mencegah polarisasi.

Politik kedepan adalah persatuan, sehingga harus ada silahturahmi seluruh anak bangsa, katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun juga meminta untuk melakukan pencegahan sejak dini. 

Harus sejak saat ini, jangan sampai nanti 2024 kita baru bingung, jelasnya.

Tanggapan Masyarakat 

Menanggapi politik uang dan polarisasi Pemilu 2024, salah satu warga dari Depok, Rita mengatakan pentingnya mengenal latar belakang dari setiap calon.

Kita harus mengetahui dulu bagaimana latar belakang setiap calon peserta Pemilu, sehingga tidak tergoda adanya politik uang, ujar Rita.

Hal senada juga disampaikan warga Pasar Minggu, Jakarta, Rudi. Ia mengatakan pendidikan politik harus sering disosialisasikan oleh lembaga negara.

Hal itu bertujuan agar masyarakat tidak cepar menyerap informasi yang tidak sesuai.

Pendidikan politik kepada warga penting, harus sering disosialisasikan, jelasnya.