KBRN, Jakarta:  Perkembangan teknologi digital dan situasi pandemi Covid 19, mendorong Indonesia untuk melakukan percepatan transformasi digital.  Digitalisasi memberi peluang terjadinya transaksi yang transparan dan akuntabel. 

“Transformasi digital harus dilakukan karena memberi banyak manfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu perbaikan pelayanan, integrasi data, serta menciptakan proses bisnis dan transaksi keuangan yang adil serta transparan, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  dalam webminar ‘Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi’, Rabu (3/8/2022).

Digitalisasi dalam proses bisnis dan transaksi keuangan, tambah Menkeu, juga dapat menutup celah korupsi. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta agar kesempatan dan peluang terjadinya korupsi dalam transaksi harus dihapuskan.

“Antara lain dengan membangun platform digital yang mempersempit kemungkinan terjadinya praktik bisnis yang tidak baik, yaitu korupsi atau kompromi dalam integritas, ucap Menkeu.

Kementerian Keuangan terus melakukan transformasi digital. Misalnya di Direktorat Jenderal Pajak yang sedang mengembangkan sistem Cortex, e-filing dan e-payment.  Selain itu juga ada Lembaga Nasional Single Window (LNSW), dan aplikasi SIMBARA untuk pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Minerba (Mineral dan Batubara).

“Transformasi digital menjadi sebuah cara hidup dan cara bekerja baru, yang mampu membangun kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas publik, kata Menkeu.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menekankan pentingnya digitalisasi pengelolaan komoditas dan mengotimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dengan digitalisasi, penerimaan negara dapat diselamatkan dan menciptakan proses bisnis yang adil. Karena tidak ada lagi tatap muka antara yang dilayani dengan yang melayani. Sehingga akan memberikan rasa aman dan kepastian bagi pelaku usaha, juga bagi birokrasi yang melayaninya, kata Nurul Ghufron.