Menurut AHY, ancaman pertama, adalah politik uang atau politik transaksional. Ia mengajak publik mengawal agar tidak terjadi politik uang dalam Pemilu mendatang.

“Vote buying. Ini bahaya karena hanya mereka yang memiliki uang yang akhirnya bisa menguasai politik dan mengawaki negara ini, kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/8).

Ancaman kedua, kata AHY, adalah politik identitas. Menurutnya, jika politik identitas ini terus dirawat akan menimbulkan perpecahan di Indonesia seperti yang terjadi di 2019 lalu.

Jika dieksploitasi secara berlebihan, politik agama, suku, ras dan identitas lainnya, maka ini berbahaya. Ini hanya akan menimbulkan perpecahan diantara kita dan sentimen itu akan diteruskan pada anak, cucu kita. Cost-nya terlalu tinggi, tegasnya.

Ancaman ketiga, kata AHY, yakni politik fitnah, hoax, fake news, black campaign. Pihaknya berharap agar seluruh elemen masyarakat memberantas praktik hoaks dan black campaign yang merusak persatuan bangsa.

Mari kita memiliki mekanisme sebagai bangsa untuk melawan itu semua. Jangan biarkan bangsa kita dihancurkan oleh perilaku buzzer-buzzer yang hanya ingin meruntuhkan persatuan diantara kita, ujarnya.

Sebagai solusi, AHY mengajak penyelenggara pemilu, maupun masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai kelompok calon pemilih terbesar, untuk mengembangkan literasi politik.

Pada akhirnya, demokrasi tidak boleh hanya dihitung hanya dari regularitas penyelenggaraan pemilu, tapi juga kualitas dan rasionalitas para pemilih untuk menggunakan haknya memilih pemimpin yang paling tepat bagi rakyat, demikian AHY.