Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo sebesar Rp 3,75 juta.

Permintaan itu menjadi salah satu sikap WALHI NTT atas polemik kenaikan tarif yang menuai kontra warga dan pelaku pariwisata di sekitar Labuan Bajo.

Direktur Eksekutif WALHI NTT Umbu Wulang T. Paranggi menyatakan kenaikan tarif itu dilakukan sepihak, tanpa melibatkan masyarakat.

Meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga tiket yang telah diputuskan secara sepihak tanpa berkomunikasi atau tanpa mendengarkan aspirasi para pelaku wisata dan masyarakat, kata Umbu dalam konferensi pers secara daring, Rabu (3/8/2022).

Baca Juga: Alasan Pemerintah Naikkan Tiket Pulau Komodo, Benarkah demi Konservasi Lingkungan?

Selain meminta pembatalan kenaikan harga tiket, WALHI NTT sekaligus meminta pemerintah menghormati hak warga setempat dalam menyuarakan aspirasi menolak kenaikan tarif. Tindakan menghormati hak warga itu dengan cara tidak menggunakan aparat penegak hukum.

Selain itu Umbu meminta pemerintah dan aparat untuk menghentikan tindakan penangkapan dan kekerasan kepada warga dan pelaku pariwisata yang tengah menggunakan haknya sebagai warga negara dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.

Minta pemerintah perbaiki komunukasi publiknya agar berhenti menggunakan aparat keamanan untuk melakukan praktik-praktik kekerasan membungkam kekritisan warga negara, kata Umbu

Pemerintah sekaligus dituntut untuk memberikan pemulihan kepada para korban dan warga yang terdampak tindakan represif aparat.

Meminta pemerintah untuk melakukan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis bagi para korban represif beserta dengan keluarganya yang terdampak, kata Umbu.

Baca Juga: Aksi Tuntut Hentikan Pendanaan Bahan Bakar Fosil di Kedutaan Besar Jepang

Kata DPR