Direktur PARA Syndicate Ari Nurcahyo menuturkan, soal politisasi pemilu dan munculnya penundaan pemilu membuat gaduh tahapan pemilu yang saat ini sedang berlangsung. Terlebih, anggaran yang seharusnya digelontorkan pemerintah secara maksimal terkesan seret alias macet.

“Politik Pemilu ini yang kemudian membuat suasana lebih gaduh ya, sebenarnya persoalan tahapan Pemilu kan sudah berlangsung itu yang kita highlight bahwa residu tunda Pemilu kemarin masih membayang-bayangi tahapan Pemilu, kata Ari dalam acara diskusi hybrid, bertemakan Anggaran Pemilu Seret, Akankan Tunda Pemilu Lagi?, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).

Pihaknya mendesak pemerintah untuk memperjelas anggaran pemilu 2024, sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu mampu bekerja secara maksimal tanpa dibayangi dengan adanya isu penundaan pemilu dan juga penambahan masa jabatan presiden.

Menurut dia, pemerintah perlu jujur terkait fiskal negara, menurutnya jangan sampai adanya beban fiskal tersebut, mengancam penyelenggaraan pemilu ke depan.

“Anggaran Pemilu ini menjadi kesepakatan bersama, ketika sudah jadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR sebesar Rp.76,6 triliun itu harus disertai dengan bagaimana tata kelola anggaran pemilu yang memang akuntabel dan transparan, ucapnya.

Ari menambahkan proses dan penganggaran pemilu ini sebetulnya belum jelas antara KPU dan Kemenkeu, dan juga di Banggar DPR RI, sehingga anggaran pemilu ini menjadi polemik di tengah masyarakat.

“Memang perlu duduk bersama antara pemerintah dan KPU untuk Bagaimana proses penganggaran ini, demikian Ari.