Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda).

Adapun dua Raperda yang dimaksud ialah, pertama Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah)

Kedua, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Rapat Paripurna ini dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rapat dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring). Secara daring (dalam jaringan) rapat diakses para anggota dewan dengan menggunakan aplikasi Zoom.

Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jakarta Rasyidi menyatakan protes kepada Sekretaris Dewan (Setwan) soal rapat paripurna yang masih dilaksanakan secara daring atau online melalui aplikasi Zoom itu. Rasyidi menyatakan harusnya rapat sudah tak lagi dilakukan secara hybrid.

Saya ingin menyampaikan kepada pimpinan agar kebijakan menggunakan Zoom di DPRD DKI Jakarta ini seyogyanya sudah ditarik karena cucu saya TK ada kelas 4 ada kelas 6 semua mereka masuk sekolah dan menggunakan masker tidak menggunakan zoom, kata Rasyidi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Rasyidi meminta Sekretaris Dewan untuk mengkaji ulang soal kebijakan penggunaan Zoom untuk rapat paripurna. Menurut Rasyidi penggunaan Zoom untuk rapat sudah tidak lagi relevan. Pasalnya kebanyakan anggota dewan terlihat menghadiri rapat melalui Zoom.

Rasyidi lantas membandingkan kondisi rapat dengan pesta pernikahan putri Anies Baswedan, Mutiara Baswedan dengan Ali Saleh Alhuraiby yang digelar terbuka untuk umum di Candi Bentar Ancol, Putri Duyung, Jakarta Utara. Pesta pernikahan itu, kata Rasyidi ramainya bukan main.

Kemarin kita waktu di rumah pak Gubernur itu pesta ramainya bukan main, tidak ada masalah, ujar dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Gaji dan tunjangan 106 anggota DPRD DKI Jakarta pada tahun 2022 naik sebesar Rp26,4 milliar dari Rp150,9 miliar menjadi Rp177,3 miliar.