Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Dadang Iskandar mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan untuk memastikan penemuan Banpres tersebut. Kemensos menduga beras tersebut bukan milik Kemesos, hal itu dilihat dari kemasan bansos.

Dilihat dari kemasannya sama, tapi ada ciri yang berbeda, itu seinget saya zaman Pak Menteri Juliari Batubara (Mensos sebelum Tri Rismaharini-red), karena kita minta sama Bulog untuk disalurkan ke masyarakat dengan memiliki ciri, ujar Dadang kepada Liputan6.com di Sukmajaya, Depok, Selasa (2/8/2022).

Dadang mengungkapkan, pengadaan beras menggunakan dana dari Kemensos kepada Bulog dengan memiliki label Bantuan Presiden melalui Kemensos. Label tersebut untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu hal terhadap bantuan yang bersumber Kemensos.

Kalau di lokasi penemuan ini ada bedanya, disini tidak ada tulisan bantuan dari Presiden melalui Kemensos, kalau ini polos saja, ungkap Dadang. 

Berdasarkan pengamatan Kemensos di lokasi beras yang ditemukan diduga bukan milik Kemensos. Diakuinya pada saat penanganan bantuan Covid-19, Kemensos memberikan bantuan salah satunya beras. Dadang Iskandar memastikan, setiap bantuan yang diberikan Kemensos memiliki label sendiri, salah satunya bantuan Presiden melalui Kemensos. Selain itu, Kemensos pada penyaluran Banpres tidak bekerjasama dengan JNE.

Penyaluran bantuan melalui Bulog pada pengadaan beras, lalu bekerjasama dengan SSI, terang Dadang.

Dadang menduga, pada saat penyaluran kemungkinan SSI bekerjasama kembali dengan JNE pada saat penyaluran. Namun dirinya tidak dapat memastikan hal tersebut dan diduga beras yang ditemukan lokasi di Depok bukan milik Kemensos.

Dia menambahkan, Kemensos melakukan penyaluran berupa beras seberat 25 kilogram, kepada 1,9 juta penerima manfaat di wilayah Jabodetabek. Selain itu, Kemensos sempat mendatangi JNE meminta klarifikasi data daerah bantuan yang dikirim dari JNE.