Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai porsi penerimaan negara atas ekspor komoditas batu bara kurang maksimal. Padahal tiap tahunnya nilai ekspor komoditas emas hitam ini terus meningkat. Karena Pemerintah harus merevisi PP 15/2022 tentang penerimaan negara dari royalti ekspor batu bara.

PP yang berlaku sekarang masih kurang adaptif dengan perubahan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Sehingga nilai pendapatan negara tidak dapat maksimal, kata Mulyanto dalam keterangan resminya, Rabu (3/8).

Saat ini PP hanya mengatur 5 layer HBA. Semakin tinggi harga HBA maka prosentase pajaknya semakin tinggi. Dari rentang prosentase pajak 14 persen sampai 28 persen. Ketika HBA di atas USD 100/ton, maka pajaknya menjadi 28 persen.

Jadi menurut saya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, maka royalti progressif untuk ekspor batubara yg berlaku efektif bulan Mei 2022 ini harus konsisten dijalankan. Royalti Ini yang lebih realistis.  Tidak usah berupa pengenaan pajak ekspor batu bara, terang Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga mengusulkan jenjang royalti progresif ekspor batubara ini ditambah 2 layer lagi sehingga jadi 6 layer. Yakni untuk: untuk HBA di atas 200/ton dikenakan royalti 33 persen dan untuk HBA di atas USD 300/ton dikenakan royalti 38 persen

Karena ketentuan royalti progresif itu APBN semester I tahun 2022 surplus, imbuh Mulyanto.

Dia menambahkan, sejak awal tahun 2022, HBA ini terus naik dari USD 158/ton di bulan januari menjadi sebesar US 319/ton untuk Juli 2022.  Dua kali lipat lebih.

PP No. 15/2022 yang terbit bulan April 2022 ini kelihatannya tidak mengantisipasi HBA yang mencapai setinggi seperti sekarang ini.

PP ini perlu direvisi, tandasnya.