Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan anggaran Pemilu 2024 yang belum dicairkan mencapai Rp4,415 triliun. Sementara, dari pagu anggaran KPU tahun 2022 baru cair Rp2,4 triliun dari Rp8,06 triliun. Pada 26 Juli 2022 Kemekeu hanya merealisasikan tambahan anggaran Rp1,245 triliun.

Tahapan Pemilu 2024 telah memasuki tahap pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024. Pendaftaran partai dimulai 1 Agustus sampai 13 Agustus 2022.

Selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi dan faktual untuk penetapan peserta Pemilu. Ditambah akan ada penetapan jumlah kursi dan dapil Pemilu 2024.

Berarti masih terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp4,415 T yang belum dicairkan oleh pemerintah, kata Guspardi kepada wartawan, Rabu (3/7).

Untuk itu, dia meminta pemerintah segera mencairkan kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024. Pencairan anggaran dibutuhkan agar tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar.

Untuk dapat menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu, KPU tentu sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, tegas dia.

Politikus PAN ini mengaku telah meminta Kemenkeu untuk memprioritaskan anggaran pemilu. Hanya saja sampai hari ini belum dipenuhi sepenuhnya .

Saya sudah menyuarakan dan meminta kepada ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Kuangan untuk segera mencairkan sisa anggaran untuk KPU agar bisa diprioritaskan. Sayang sampai hari ini besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah, ujar Guspardi.

Maka itu pemerintah diharapkan memberikan perhatian untuk cepat merealisasikan anggaran yang dibutuhkan KPU. Guspardi juga meminta Banggar DPR untuk meminta Menkeu segera mencairkan anggaran demi kelancaran program yang dirancang KPU.

Namun begitu, saya juga meminta kepada KPU untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal, sambil menunggu kekurangan anggaran bisa di cairkan oleh pemerintah, pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan sejumlah kinerja yang terganggu karena anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 belum dicairkan oleh pemerintah. Di antaranya, sarana dan prasarana untuk kantor KPU di seluruh Indonesia.

Beberapa pos yang belum disetujui oleh kementerian keuangan itu yang tidak termasuk di dalam Rp 1,24 triliun itu diantaranya adalah soal dukungan untuk tahapan yaitu sarana dan prasarana untuk KPU, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat, saat konferensi pers, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/8).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, kantor KPU di beberapa provinsi di seluruh Indonesia membutuhkan dana untuk renovasi. Agar, pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan dengan maksimal.

KPU mengajukan beberapa anggaran terkait dengan dukungan sarana dan prasarana terkait dengan renovasi dan rehap kantor KPU di seluruh Indonesia ada 514 KPU kabupaten kota yang memiliki kantor, ucapnya.

Dan saat ini beberapa provinsi dan kabupaten/kota sangat membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan pemilu di 2024 ini, untuk sementara belum disetujui hanya disetujui 17,4 persen nah itu bagian yang akhirnya mengurangi itu, sambungnya.

Selain itu, Yulianto menyampaikan, dukungan untuk teknologi informasi juga hingga saat ini pemerintah belum menyetujui dan belum mencairkan dana tersebut.

Guna memperlancar kinerja KPU dalam melaksanalan pemilu 2024, dia meminta agar pemerintah mencairkan dana secara menyeluruh dari anggaran yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah yakni sebesar Rp 8,06 triliun.

Sehingga kami postur KPU, performa KPU di dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini lebih baik tidak minimalis bisa optimal lagi. Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan, toh semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di banggar dan berikutnya di pemerintah, imbuhnya. [ray]

Baca juga:
Benarkah Mayoritas Warga Papua Belum Memiliki e-KTP?
Partai Garuda dan PDKB Mendaftar Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini
PDIP Berpeluang Koalisi dengan Gerindra dan PKB dari pada KIB
Berkas Tujuh Parpol Dinyatakan Lengkap, KPU Lanjut Tahapan Verifikasi Administrasi
I Gede Pasek Daftarkan Partai Kebangkitan Nusantara ke KPU