Rabu, 3 Agustus 2022 - 09:14 WIB

VIVA Nasional – Anggota DPR RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Ahmad Yohan meminta aparat kepolisian lebih mengedepankan cara persuasif daripada memobilisasi pasukan di lapangan dalam menangani masa unjuk rasa yang menolak tarif masuk Taman Nasional Komodo.

Menurut dia, demonstrasi menolak tarif masuk Taman Nasional Komodo oleh pelaku usaha pariwisata di Mabar adalah aspirasi yang wajar. Karena, para pelaku usaha/UMKM di sekitar Taman Nasional Komodo sangat bergantung pada visitor baik dalam dan luar negeri. 

Aksi Demonstrasi Tolak RKUHP dan UU KPK di gedung DPR/MPR. (Foto ilustrasi)

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut terkereknya harga tiket masuk Taman Nasional Komodo menjadi Rp3,75 juta dari Rp200 ribu, itu akan menekan tingkat kunjungan.

“Harga tiket yang mahal akan menekan tingkat permintaan dan kunjungan ke destinasi. Pelaku UMKM di sekitar taman menjadi terdampak. Apalagi para pelaku UMKM itu masih dalam masa recovery setelah landainya pandemi Covid-19, kata Yohan melalui keterangannya pada Rabu, 3 Agustus 2022.

Namun, Yohan mengaku mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 10.000 wisatawan domestik dan mancenagara membatalkan kunjungannya ke Labuan Bajo karena kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo. Akibatnya, kata dia, pelaku UMKM di sekitar Taman Nasional Komodo terkena dampak secara langsung.

Berwisata ke Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, NTT

Photo :

• ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso