Liputan6.com, Jakarta DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memutus kontrak kerjasama dengan operator dengan banyak catatan kecelakaan.

Menanggapi hal itu, Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta, Anang Rizkani Noor, mengatakan usulan tersebut masih dalam pembahasan.

Anang menjelaskan, memasukan klausul perihal pemutusan kontrak kerja antara PT Transjakarta dengan operator tidak bisa serta merta dituangkan dalam surat kontrak kerja. Perlu ada pertimbangan matang, dan kehati-hatian dalam memuat klausul tersebut.

Tentu harus dirumuskan dengan hati-hati. Karena itu kan harus ada di dalam kontrak-kontrak kesepakatan kedua pihak harus setuju dan itu pasti harus ada pembicaraan yang mendalam dan detil, ujar dia dikutip pada Selasa (2/8/2022).

Anang menuturkan, klausul pemutusan kontrak kerjasama dengan operator akan berdampak holistik, untuk itu menyusun klausul hal tersebut perlu mempertimbangkan efek jangka panjang.

Akan kami rumuskan kembali ke dalam kebijakan jangka panjang, ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus kepala koordinator komisi di DPRD, Prasetyo Edi Marsudi mendorong agar PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memutus kontrak kerjasama dengan operator bermasalah.

Dorongan ini disampaikan Pras dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI terkait rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) atas kecelakaan Transjakarta.

Pras, sapaan akrab Prasetyo, menilai tanpa ada intervensi tegas dari Pemprov DKI Jakarta, kecelakaan Transjakarta tidak akan pernah berhenti. Bahkan, meski PT Transjakarta memberikan sanksi berupa surat peringatan (SP) pertama dan kedua, tidak akan berdampak perubahan.

Tegas kalau memang ini terjadi lagi buat tindakan tegas. Tidak ada SP1 SP2, banyak kok orang yang mau kerja baik dengan Pemda, tandasnya.

PT Transjakarta secara resmi memperkenalkan bus listrik ke masyarakat DKI di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).