PIKIRAN RAKYAT - Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Perlindungan Anak (KMPPA) Jabar, Andri Mochamad Saftari mengatakan, kompleksitas permasalahan dan kejahatan anak di Jawa Barat marak terjadi.

Di sisi lain, pemerintah daerah selaku penyelenggera negara sekaligus sebagai penyelenggara perlindungan anak tak serius menjamin hak dan melindungi anak.

Andri menuturkan, hingga saat ini angka pekerja anak, perdagangan anak, eksploitasi seksual, pernikahan anak, peredaran narkoba, anak putus sekolah, stunting, dan sejumlah kasus lain masih tinggi.

Kami menemukan fakta kasus di 13 kota dan kabupaten yaitu Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Karawang, Sukabumi, Garut, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, dalam kegiatan Road Show Advokasi Hak Anak, kata Andri dalam keterangan persnya pada Minggu, 31 Juli 2022.

Baca Juga: Relawan Perlindungan Anak Sebut Anak Nikita Mirzani Tak Mau Berpisah: Anaknya Pengen Sama Maminya

Andri yang juga menjabat sebagai Direktur LP3A (Lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Jabar menuturkan, upaya bersama perlindungan anak sesuai amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, tuturnya.

Perlindungan Anak, ujar Andri, harus menjadi komitmen bersama pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

Baca Juga: Faisal Beri Reaksi Menohok Saat Tahu Doddy Sudrajat Mengadu ke Komnas Perlindungan Anak