Selasa, 2 Agustus 2022 - 11:21 WIB

VIVA Nasional – Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama internasional dengan menggandeng Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) serta berbagai mitra internasional, seperti Pemerintah Australia, untuk mengendalikan penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, selain memaksimalkan vaksinasi sebagai agenda temporary dan permanen dalam penanganan PMK, pemerintah juga terus melakukan pengobatan dan penyemprotan kandang dengan disinfektan sebagai upaya penekanan penularan PMK.  

Mengenai hal ini, Syahrul menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kontribusi besar semua pihak dalam menangani PMK. 

Sapi ternak di Indonesia.

Terkait dengan kunjungan Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, dia mengatakan banyak hal yang didiskusikan terkait kerja sama antar dua negara dalam sektor pertanian.
 
“Banyak hal yang kami diskusikan, isu global, tantangan-tantangan climate change, dan kebutuhan dua negara baik dalam pengamanan pertanian di Indonesia dan Australia, ujarnya dilansir dalam siaran pers FAO, Selasa, 2 Agustus 2022.
 
Salah satu isu yang dibahas dengan serius dalam perjanjian kerja sama ini adalah masalah PMK. Australia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang dekat dengan Indonesia memberikan perhatian khusus dalam masalah ini.

“FAO telah bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia sejak awal wabah untuk mengendalikan PMK yang mengancam rantai pasokan pangan dan mata pencaharian peternak, kata Rajendra Aryal, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste.
 
Lebih lanjut, FAO telah memfasilitasi upaya kerjasama internasional, seperti memberikan 10 ribu dosis vaksin PMK dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui proyek bersama FAO-Australia-ASEAN untuk penguatan mekanisme kesehatan hewan di Asia Tenggara (SMART-ASEAN). Ini merupakan salah satu kloter vaksin pertama yang tiba di Indonesia untuk mengawali upaya vaksinasi nasional pada bulan Juni 2022 yang lalu. 

Baru-baru ini, FAO juga menerjunkan tim ahlinya dalam misi darurat ke beberapa provinsi yang terdampak PMK untuk memberi saran tentang tindakan jangka pendek dan jangka panjang kepada Pemerintah Indonesia.