KBRN, Jakarta:  Prosedur yang digunakan JNE Express dalam menangani beras rusak bantuan presiden dinilai sudah tepat.

Yang jelas barang rusak tidak boleh diserahkan ke penerima, biasanya SOPnya begitu, kata  Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Mahendra Rianto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Senin (1/8/2022).

Jika pihak ekspedisi tetap memberikan barang rusak ke penerima, kata dia, maka akan dipersalahkan. 

Kalau ditahan itu betul, karena kalau barang rusak tidak boleh diberikan, bocor sedikit karung berasnya itu tidak akan diterima, kata Mahendra menerangkan. 

Menurutnya, dalam masalah ini harus dilihat dari perjanjian antarkedua belah pihak.

Ini menjadi salah atau benar tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, ujarnya. 

Kesepakatannya, kata dia, apakah disimpan dulu di dalam gudang ekspedisi logistik atau harus egera dikembalikan maka harus dilihat perjanjiannya.

Kita harus lihat perjanjiannya itu, ucapnya menegaskan. 

Sebelumnya, VP of Marketing JNE Express Eri Palgunadi menyatakan, tidak ada yang pelanggaran yang dilakukan pihaknya atas temuan tersebut karena sembako yang dikubur itu dalam kondisi rusak. 

Kami sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak, ujar Eri dalam keterangannya. 

Menurut Eri, JNE Express selalu berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan.