Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri yang mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe terkait buronnya Ricky Ham dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Provinsi Papua sejak 15 Juli kemarin.

Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak Gubernur Papua tentunya sebagai bentuk koordinasi sehingga memastikan juga minta bantuan pencarian dari DPO ini sebagai salah satu Bupati tentunya di Mamberamo Tengah, ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore (1/8).

Selain itu, KPK berharap pemerintahan di Mamberamo Tengah juga berjalan normal dengan kontrol dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Karena kami tidak ingin kemudian dengan penegakkan hukum yang kami lakukan itu kemudian kontraproduktif dengan kegiatan-kegiatan di pemerintahan Mamberamo Tengah, pungkas Ali.