Pemerintah Diminta Atasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

  • 01 Agustus 2022 19:18:37
  • Views: 1

MerahPutih.com - Kesenjangan di bidang pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti. Menurutnya, masalah yang muncul antara lain biaya kuliah sangat mahal.

LaNyalla meminta pemerintah menekan kesenjangan tersebut dengan kebijakan dan sistem yang tepat. Pasalnya, ada jurang lebar di dunia pendidikan kita. Pemerintah diminta membuka mata terhadap permasalahan ini.

Baca Juga:

Dunia Pendidikan Disebut sebagai Incaran Teroris Sebarkan Radikalisme

Jika dibiarkan, pendidikan yang baik hanya milik segelintir kelompok yang mampu secara finansial, sedangkan kelompok menengah dan miskin harus puas mendapatkan sekolah dengan kualitas yang seadanya, kata LaNyalla, Senin (1/8).

Dijelaskannya, masyarakat butuh agar pendidikan memberikan kepastian kualitas lulusan sehingga mampu mengaplikasikan ilmunya sesuai bidang yang dipelajari.

Mau tak mau kondisi ini membuka paradigma pragmatis dan kastanisasi dunia pendidikan. Sekolah dengan kualitas yang baik konsekuensinya mematok biaya mahal, ujarnya.

Baca Juga:

Bertahun-tahun Akses Pendidikan di Jakarta Tak Merata

Pendidikan sistemnya seperti mekanisme pasar. Ada uang ada kualitas. Sedangkan sekolah gratis atau murah tidak memberikan kepastian kualitas pendidikan yang memadai, tambah dia.

Meskipun kompetisi dalam perihal pendidikan tidak dapat dihindarkan, LaNyalla menilai pemerintah perlu membuat sistem pendidikan yang mampu menekan tingginya kesenjangandunia pendidikan nasional kita.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Karena ini amanat Konstitusi maka negara wajib memenuhinya, tutur LaNyalla.(Pon)

Baca Juga:

Tok, DPR Sahkan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi


https://merahputih.com/post/read/pemerintah-diminta-atasi-kesenjangan-pendidikan-di-indonesia

Sumber: https://merahputih.com/post/read/pemerintah-diminta-atasi-kesenjangan-pendidikan-di-indonesia
Tokoh

Graph

Extracted

companies ADA,
ministries DPD, DPD RI, DPR RI,
products UUD 1945,
nations Indonesia,
places DKI Jakarta,
cases Teroris,