Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, mengusulkan agar kegiatan ekspor sawit tidak boleh ada hambatan. Karena Indonesia pada dasarnya merupakan eksportir sawit terbesar di dunia.

“Saya setuju bahwa ekspor itu tidak boleh ada hambatan, karena kita sebenarnya eksportir harus surplus. Ekspor kita harusnya lancar dan besar, kata Joko dalam Diskusi Virtual : Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Goreng Bagi Petani Swadaya, Senin (1/8/2022).

Namun, disisi lain Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri aman dalam jumlah dan harga tertentu.

Lebih lanjut, Joko pun sepakat dengan pernyataan Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan ekonomi dan masyarakat FEB UI Eugenia Mardanugraha,  agar kebijakan ekspor sawit dikurangi dan disederhanakan, menjadi 2 saja, yaitu Bea Keluar dan Pungutan Ekspor sehingga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan ekspor.

“Kebijakan ekspor sawit harus dikurangi menjadi dua saja bea keluar dan pungutan ekspor. Apakah misalnya dengan bea keluar dan pungutan ekspor masalah menjadi tuntas, ya belum tentu juga, ujarnya.

Menurutnya, yang menjadi fokus Pemerintah saat ini harus terjadi ekspor yang lancar dan meningkat, tapi disatu sisi Pemerintah juga konsen di minyak goreng. Banyak spekulasi yang menyebutkan kalau ekspor dibebaskan maka minyak goreng susah lagi.

Indonesia memberikan perlawanan terhadap Uni Eropa yang dinilai mendiskriminasi produk sawit. Dengan mengadukan UE ke WTO. Wamendag Jerry Sambuaga mengungkapkan alasan dan kesiapan Indonesia dalam gugatan ini di WTO.