Dari perkembangan vaksinasi booster, lanjut Wiku, terjadi kenaikan cakupan selama sebulan terakhir. Namun jika ditarik rata-rata dalam 3 bulan terakhir bahwa kenaikan cakupannya dapat lebih dioptimalisasi dan dipercepat.

Hal ini perlu segera diperbaiki baik dari antusiasme masyarakat maupun pemerintah dan unsur pembantu lainnya sebagai penyedia layanan vaksinasi di tiap daerah, tutur Wiku.

Pemerintah Indonesia berkomitmen akan terus konsisten melakukan pengendalian Covid-19 sampai tuntas.

Sebagaimana diatur SE Menteri Dalam Negeri, bupati wajib memberlakukan peraturan vaksin booster sebagai syarat memasuki ruang publik. Seperti di perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran atau rumah makan, kafe, pusat perbelanjaa, mall, pusat perdagangan dan lainnya.

Tetapi ada pengecualian bagi yang tidak bisa divaksinasi booster karena alasan kesehatan, atau usia di bawah18 tahun. Hal ini akan terus disesuaikan dengan perluasan cakupan booster kedepannya.

Skrining ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi. Khusus penderita gangguan kesehatan tertentu wajib memiliki surat keterangan dari dokter dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan pemerintah.