Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara lima tersangka kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, lengkap atau P21.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi menyampaikan berkas perkara seluruh tersangka telah dinyatakan lengkap pada Jumat, 29 Juli 2022.

Tahap II-nya insyaallah hari Senin (1 Agustus 2022), tutur Supardi saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (31/7/2022).

Menurut Supardi, untuk Tahap II atau pelimpahan barang bukti dan para tersangka akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Ke Pusat (PN Jakarta Pusat), kata Supardi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan, kasus mafia minyak goreng, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, telah merugikan keuangan dan perekonomian negara mencapai Rp 20 triliun.

Total kerugian keuangan negaranya sekitar Rp 6 triliun, kemudian ada juga itu apa namanya perekonomian sekitar Rp 12 triliun atau berapa, trus ada ilegal gain (pendapatan tidak sah) itu sekitar Rp 2 triliun, total Rp20 triliun lah, tutur Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2022).

Menurut Supardi, kini penyidik tengah bekerja untuk menyelesaikan berkas tahap II para tersangka kasus mafia minyak goreng. Dia berharap pihaknya dapat menuntaskan dalam waktu dekat.

Sementara minggu ini. Kalau kepepet minggu depan, kata Supardi.

Usai Kejaksaan Agung menetapkan empat orang tersangka kasus penyalahgunaan izin fasilitas ekspor minyak goreng, Presiden Jokowi minta agar kasus mafia minyak goreng diusut tuntas. Sementara itu, salah tersangka merupakan Dirjen Kemendag.