PADA 27 Juni 2022, kelompok tujuh negara demokrasi kaya (G7) meluncurkan inisiatif untuk berinvestasi dalam transisi energi bersih. Inisiatif tersebut menarget India, Indonesia, dan Vietnam sebagai negara debitur.

Inisiatif itu juga bertujuan untuk memberikan alternatif pengganti investasi Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative (BRI) dari Tiongkok.

Dalam konteks geopolitik, pertanyaan penting yang bisa diajukan adalah apa motif dibalik inisiatif investasi G7 di Asia? Sedangkan dalam konteks Indonesia, apakah skema yang ditawarkan G7 dapat memikat para elite nasional dan akhirnya menggantikan posisi BRI?

Baca juga: Jokowi Tiba di Tanah Air, Ini Rangkuman Kegiatannya di Rusia, Ukraina, G7, dan UEA

Geopolitik

Dalam konteks geopolitik, investasi yang ditawarkan G7 sarat akan kepentingan Amerika Serikat (AS), tidak hanya bertujuan agar Indonesia beralih dari energi kotor ke bersih. Tawaran itu juga bertujuan agar dominasi Tiongkok di Indonesia dapat berkurang.

Berkembangnya dominasi Tiongkok di kawasan Asia, khususnya di Indonesia, merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, ketika Tiongkok belum menjelma menjadi raksasa ekonomi,  AS, Jepang, Jerman, dan Inggris adalah negara-negara yang menjadi kontributor utama pembangunan di Asia, termasuk di Indonesia. Namun pasca reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping (1978-1989) yang ditandai dengan keterbukaan ekonomi dan melesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, negara ini secara perlahan menggantikan peran AS dan sekutunya sebagai donatur utama pembangunan di Asia.

Dominasi Tiongkok di Asia menjadi lebih kuat lagi pasca diluncurkannya BRI di tahun 2013 – sebuah kebijakan luar negeri Tiongkok untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur dan konektivitas perdagangan antara Tiongkok dan negara partisipan. Menurut laporan yang diterbitkan Green Finance and Development Centre, terhitung sejak diluncurkan pada 2013 sampai Maret 2022, sudah lebih dari 140 negara menandatangani MoU dengan pemerintah Tiongkok dalam skema investasi BRI.

Dominasi Tiongkok dalam sektor ekonomi juga diakui perusahaan konsultan AS, McKinsey and Company, yang menyatakan bahwa Tiongkok telah melampaui AS sebagai negara terkaya tunggal di dunia dari aspek total kekayaan bersih.

Costfoto/Barcroft Media via Getty Images via BBC Indonesia Pekerja di Provinsi Jiangsu, China, memproduksi peralatan untuk diekspor dalam rangka program Belt and Road Initiative. China disebut menggelontorkan utang dan hibah hingga Rp 12 kuadriliun ke 165 negara.

G7 sulit geser BRI

Investasi BRI memiliki historis dan beriringan dengan kepentingan elite di negeri ini. Adanya tawaran investasi dari G7, menurut saya, tidak serta merta dapat menggeser atau bahkan mengganti posisi investasi BRI di Indonesia. Terdapat beberapa alasan dibalik situasi ini.

Pertama, dari pendekatan historis, investasi BRI di Indonesia hadir lebih awal sejak 2013. Empat tahun kemudian, kerja sama ini bahkan ditingkatkan menjadi kerjasama strategis komprehensif. Belum lagi kunjungan Presiden Jokowi ke Beijing pada Juli 2022 telah menghasilkan pembaruan kemitraan strategis Indonesia dan Tiongkok dalam skema pembiayaan BRI.

Baca juga: Mengupas Kerja Sama Investasi China di Indonesia

Kedua dari aspek diplomatik, investasi BRI memiliki makna khusus bagi Indonesia. Hal ini tidak lain karena Presiden Xi Jinping sendiri yang menawarkan investasi BRI secara langsung di hadapan anggota DPR-RI di Senayan ketika melakukan kunjungan diplomatik ke Indonesia tahun 2013.