RM.id  Rakyat Merdeka - Pemilu 2024 menjadi salah satu perhatian utama Komisi Informasi Pusat (KIP). KIP bertekad mendorong terwujudnya demokrasi dengan penguatan masyarakat, informasi, dan pemerintahan yang terbuka.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KIP Arya Sandiyudha dalam Lokakarya National Assessment Council (NAC) Forum Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022, di Hotel Pullman, Grogol, Jakarta, Jumat (29/7). Pemerintahan terbuka adalah ide keterbukaan informasi publik dalam tata kelola negara, kata Arya.

Berita Terkait : PLN UIP Jawa Bagian Barat Pendataan Awal Pembangunan Transmisi SUTT Tigaraksa

Dia menegaskan, KIP akan lebih spesifik membangun kolaborasi dengan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP di setiap tingkatan. Tujuannya, memastikan implementasi keterbukaan informasi publik benar-benar dijalankan sesuai ketentuan. Misalnya, program penyusunan daftar informasi publik Pemilu.

Kita menyadari bahwa tahapan Pemilu merupakan bagian dari informasi publik. Karenanya, transparansi itu akan kita dorong dengan kolaborasi dengan penyelenggaraan Pemilu, tambahnya.

Berita Terkait : Tingkatkan Kesejahteraan, Mardani Dukung Pemekaran Tasikmalaya

Meski hal tersebut bukan hal baru, tapi dia memastikan setiap tahunnya akan terus diperkuat. Terlebih dengan format yang baru, akan ada Peraturan Komisi Informasi. Juga ada kesepakatan antara penyelenggara Pemilu bersama dengan Komisi Informasi Pusat, jelas dia.

Komisioner Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta itu mengungkapkan, pihaknya akan membentuk keterbukaan informasi publik terkait Pemilu hingga KI Daerah. KIP mendorong terbentuknya deks Pemilu yang melibatkan Komisi Informasi pada setiap tingkatan.

Berita Terkait : DKI Pastikan Kenyamanan Pengunjung Saat Pembukaan Tebet Eco Park

Jadi, seperti biasanya pemerintahan di daerah akan membentuk desk Pemilu. Kita ingin memastikan Komisi Informasi hadir untuk menjaga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, ucap Arya.■