TIMESINDONESIA, JAKARTA – Hasil Outopsi jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J banyak pihak yang mempertanyakan. Kenapa membutuhkan waktu lama? Padahal outopsi jenazah Kopda Muslimin sudah keluar dan langsung bisa diketahui. Ada apa?

Hal itu dipertanyakan oleh Founder Al Hasanah Foundations, Najib Salim Attamimi. Karena kasus penembakan Brigadir J harus segera tuntas dan tidak lagi menjadi tanda tanya publik. Apalagi Presiden Jokowi sudah memerintahkan pihak Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut, jelas Najib.

Perintah Presiden Jokowi itu harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan cepat oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus Brigadir J tersebut. Polri harus satu komando apa yang yang diperintahkan Persiden Jokowi. Jangan ada main dalam kasus tersebut, tegasnya.

Diketahui, proses outopsi jenazah Kopda Muslimin, di RS Bhayangkara Semarang, Jawa Tengah sudah keluar hasilnya. Otak penembakan istrinya, Rina Wulandari (34), itu tewas akibat keracunan. Hal itu disampaikan Komandan Pomdam (Danpomdam) IV/Diponegoro Kolonel CPM Rinoso Rudi.

Presiden Jokowi itu jelas Najib, kasus Brigadir J harus diselesaikan dengan tuntas dan jelas. Apalagi Presiden akan menerima banyak tamu dari negara-negara yang tergabung dalam G20. Malu dong kalau negara masih dalam kondisi gaduh. Harus segera dituntaskan. Itu tugas berat Kapolri, tegas Najib.

Apalagi beber Najib, Presiden Jokowi, saat ini menjabat sebagai Presiden G20 dan akan menerima delegasi G20 dalam waktu dekat.  Dan perlu diingat bahwa anggota  G20 tersebut adalah kepala berbagai negara termasuk negara adidaya dan itu akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini, katanya. 

Pihak kepolisian katanya, akan terlibat dalam penyelenggaraan event besar bersekala dunia tersebut. Dengan kesempatan Indonesia menjadi penyelenggara G20 ini, dibutuhkan kesiapan yang prima dari Kepolisian RI, demi suksesnya event besar tersebut.

Polisi harus bersatu padu, untuk dapat bekerja dengan tenang dan baik. Jangan terlalu banyak opini yang dikeluarkan ke publik. Terutama di lingkaran Polri. Harus bersatu padu untuk menyelesaikan kasus ini. Karena publik sudah percaya Polri, yang sudah pengalaman menangani kasus sejenis, katanya.

Polri itu jelas Najib, harus taat pada pimpinannya. Jangan suka membuat kegaduhan publik. Jangan membuat banyak pertanyaan di publik yang berakibat  ketidakpercayaan publik pada Polri. Jangan semua seakan jadi penyidik. Ayo segera selesaikan kasus ini. Investigasinya harus secara cepat. Polri sudah ahlinya menangani kasus seperti itu, katanya.

Najib menambahkan, Polri juga harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan profesional. Supaya publik tahu dan Polri tetap mendapat kepercayaann dari publik. Tak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam kasus ini. Karena jika Polri tidak terbuka, akan terus membuka kegaduhan di masyarakat, katanya.

Kasus Brigadir J ini nilai Najib, akibat komunikas yang kurang baik di internal Polri sendiri. Kasus Brigadir J harus menjadi bahan evaluasi bagi internal Polri, untuk mempertahankan kepercayaan publik. Karena selama ini, publik sudah percaya kepada Polri. Jangan rusak kepercayaan yang sudah terbangun, tegas Najib.

Selain itu, Najib juga berharap kepada publik untuk cerdas dan bijak bermedia sosial dan tidak membuat fitnah dan kabar hoaks. Tidak membuat kegaduhan dengan upload infomasi yang belum jelas dan apalagi informasi hoaks. Kedepan memang harus ada kode etik bermedia sosial. Biar konten-konten di media sosial memiliki nilai edukatif. Tidak asal upload konten yang tidak jelas sumbernya, katanya. (*)

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.