RM.id  Rakyat Merdeka - Sebagai BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk, Mining Industry Indonesia (MIND ID) terus galakkan kepemimpinan Pancasila.

Ini sebagai pilar bagi semua stakeholder di bawah naungannya dalam membendung paham radikal dan intoleran.

Hal tersebut disampaikan Direktur Hubungan Kelembagaan Mining Industry Indonesia (MIND ID) Dany Amrul Ichdan dalam Seminar Nasional dan Deklarasi mendorong disahkannya RUU BPIP menjadi undang-undang sebagai payung hukum melawan intoleransi radikalisme, gerakan intelektual, moral, dan pencerahan bagi masyarakat Indonesia yang diselenggarakan oleh Alumni Jawa Barat Peduli Pancasila (AJBPP) di Bandung, Rabu (27/7).

Kita mempunyai Pancasila, bagi direksi BUMN adalah sebuah top of mind value yang melekat kuat yang menjadi value of mindset bagi semua direksi sebagai pimpinan sebagai top leader. Untuk bisa mengejawantahkan nilai-nilai pancasila di dalam core values AKHLAK, tutur Ichdan.

Berita Terkait : Pernah Jadi Kapten Di Antara Jenderal, Moeldoko Bocorkan Resep Kepemimpinan

AHKLAK ini sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya tidak boleh direksi BUMN itu tidak tau bagaimana mengejawantahkan Pancasila di dalam pengembangan korporasi, tuturnya.

Menurut Ichdan yang berhasil meraih gelar Doktor dari S3 Business and Corporate Strategic Management, Universitas Padjadjaran, peran BUMN tidak hanya sebagai pertumbuhan pilar ekonomi, tetapi juga sebagai pilar sosial ekonomi pembangunan.

Maka di situlah ada sinkronisasi antara profitisasi yang dituntut oleh korporasi, dengan aspek sosial kemasyarakatan dalam kerangka ekonomi kerakyatan dan ekonomi Pancasila.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Deradikalisasi BNPT Prof. Irfan Idris berujar, AJBPP adalah organisasi satu-satunya yang peduli pancasila di Indonesia.

Berita Terkait : Tersangka KPK Rame-rame Ajukan Gugatan Praperadilan

Menjadi icon tersendiri BPIP harus diangkat undang-undangnya, karena sudah banyak undang-undang perlidungan, tetapi undang-undang yang melindungi Pancasila tidak ada. Jadi Pancasila harus kita lindungi, sehingga RUU BPIP sangat kita butuhkan, ucapnya.

Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Djoko Pudjirahardjo, yang hadir dalam seminar itu mengatakan, setelah reformasi, Pancasila mengalami banyak penafsiran yang sudah tidak sesuai dengan relnya, ditambah lagi ancaman terhadap ideologi bangsa ini yang semakin terbuka.

Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali kepada ibu bapak sekalian yang hadir pada kegiatan ini, betul-betul masih peduli dengan pancasila.Tentunya juga dengan kondisi bangsa dan negara kita. Ini memberi sinyal kepada para intoleran, radikalisme bahwa masih banyak yang mangawal, menjaga, dan mencintai Pancasila, tutur Djoko.

Sementara itu, Ketua Panitia Saiful Huda Ems mengatakan, acara ini sebagai gerakan intelektual, moral, pencerahan agar masyarakat yang sudah tergelincir menjadi kelompok radikal dapat dirangkul dan diselamatkan.

Berita Terkait : Titah Presiden Kepada Mentan: Siapkan Kebutuhan Gula Nasional

Sesungguhnya, ketika kita memerangi mereka, itu sebetunya adalah perlawanan intelektual, bukan perlawanan fisik, kita tidak ingin terjadi tragedi seperti tahun 1965, ucapnya.

Sebagai Informasi, Seminar Nasional dan Deklarasi AJBPP diikuti oleh Alumni Unpad Peduli Pancasila, Gerakan Anti Radikal ITB, Empat Pilar UPI, Lingkar Parahyangan, Forum Komunikasi Tionghoa Merah Putih, Keluarga besar, Eks NII, Alumni UI bersatu, dan Barikade 98 Jawa Barat. ■