Gedung Mabes Polri (foto: ilustrasi)

Jakarta, Jurnas.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar kasus kematian Brigadir Nofriansyah Jhosua Hutabarat atau Brigadir J bisa diselesaikan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi penegasaan kembali akan reformasi ditubuh Polri.

Koalisi masyarakat sipil itu meliputi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (PBHI), Imparsial dan Human Rights Working Group (HRWG) Kontras, ICW, YLBHI, ICJR, Setara Institute, Elsam, Public Virtue, Centra Initiative, LBH Pers, LBH Masyarakat dan Walhi.

Koalisi menilai terkait dengan Kematian Brigadir J yang menjadi sorotan publik beberapa hari belakangan ini tentu perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan organisasi Polri untuk menyelesaikannya. Proses hukum terhadap kasus ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel serta menjadi penegaskan kembali akan reformasi Polri, pinta Julius Ibrani Direktur PBHI, Kamis (28/7).

Julius Ibrani menegaskan, reformasi mensyaratkan perlunya penghormatan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Dalam kerangka reformasi sektor keamanan tersebut, lanjut Julius, institusi kepolisian sebagai bagian dari institusi penegakkan hukum perlu menjalankan tugas dan fungsinya secara professional, akuntabel dan transparan.

Dalam perjalanannya, proses reformasi kepolisian masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Salah satu persoalan adalah masih terjadinya penggunaan kekuatan dan penyalahgunaan kewenangan yang tidak proporsional dan berlebihan, yang berdampak pada terjadinya aksi-aksi kekerasan dan tindakan sewenang-wenang lainnya,tegas Julius Ibrani dengan nada prihatin.

Terkait Kematian Brigadir J, harapan yang sama disampaikan Al Araf Peneliti Senior Imparsial yang meminta agar berbagai fakta-fakta hukum yang terjadi perlu dibuka secara terang benderang kepada masyarakat, dan tentu tidak boleh ada yang di tutup-tutupi.

Koalisi menilai beragam spekulasi dan kejanggalan yang berujung pada pertanyaan di publik dan keluarga korban terkait dengan kasus ini perlu dijawab secara transparan dan akuntabel oleh tim yang telah di bentuk oleh Polri, katanya.

Kerja tim dalam menyelesaikan kasus ini akan menjadi perhatian serius oleh masyarakat sehingga pengawasan oleh masyarakat menjadi bagian elemen penting dalam menuntaskan kasus ini, lanjut Al Araf.

Sedangkan Daniel Awigra yang juga Direktur HRWG mendesak agar peran-peran lembaga pengawasan eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM perlu juga melakukan pengawasan yang efektif terhadap kasus ini.

Menurut Daniel, peran lembaga-lembaga eksternal itu perlu bekerja secara professional dan penting untuk menjaga jarak di dalam melakukan pengawasannya demi tercipatnya pengawasan yang independent dan akuntabel.

Khusus pengguanaan kekuatan senjata api oleh kepolisian, kami menilai memang menjadi masalah serius yang perlu di benahi dalam institusi kepolisian, ujarnya.

Ia juga menyebut Aparat kepolisian perlu memperhatikan Resolusi Majelis Umum PBB No.34/169 mengenai prinsip-prinsip berperilaku bagi aparat penegak hukum.

Ini dituangkan dalam Code of Conduct Law Enforcement dan UN Basic Principle on the Use of Force and Fireams by Law Enforcement Officials mengenai penggunaan kekerasan dan penggunaan senjata api, tandas Daniel.