Didasari hal itu, Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Perlindungan Anak (KMPPA) Jabar, Andri Mochamad Saftari mengatakan, pihaknya menagih komitmen dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Jabar untuk mengentaskan persoalan itu.

Kami menagih komitmen dari Pemerintah Daerah dan Dewan untuk menyelesaikan persoalan itu secara serius dan komprehensif, kata Andri melalui keterangannya yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (27/7).

Lanjut Andri, persoalan tentang perlindungan anak kerap terjadi di Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Karawang, Sukabumi, Garut, Ciamis, Banjar dan Pangandaran. Khusus di Indramayu, perdagangan anak tumbuh subur.

Di Indramayu kasus menonjol perdagangan anak, eksploitasi anak secara ekonomi. Di Sukabumi kasus kejahatan seksual, dan Kuningan dengan penyalahgunaan narkoba. Bagaimana akan menghadirkan generasi yang cerdas dan hebat, jika setiap hari hak mereka tak terlindungi? tuturnya.

Padahal, dari sisi regulasi sudah jelas tertuang dalam Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga, perlindungan anak harus menjadi komitmen bersama Pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

Tinggal sekarang implementasi dan aksinya yang belum terlihat, lanjutnya.

Dengan begitu, indikator pencapaian kota dan kabupaten layak anak harus dibuktikan dengan implentasi di lapangan bahwa anak-anak benar terlindungi haknya.

Saya lihat Pemda melalui SKPD terkait Bidang perlindungan anak tak memiliki konsep jelas. Saat ini Jabar masih menjadi provinsi yang tidak layak anak dengan persoalan perlindungan anak yang terjadi, tutupnya.