RM.id  Rakyat Merdeka - Sebagai forum internasional yang mengusung isu ekonomi secara konsisten, G20 mengajukan berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan data. 

Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) telah membahas kerangka Data Free-Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) pada gelaran Presidensi G20 Jepang 2019.

Chair DEWG G20 Mira Tayyiba menjelaskan, sebagai upaya lanjutan untuk memajukan kolaboratif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia juga menghadirkan lokakarya bertajuk

Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholders pada Arus Data Lintas Batas, yang berlangsung secara hibrida dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lokakarya itu bertujuan mendorong anggota G20 menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi DFFT dan CBDF.

Berita Terkait : Bali United Bawa Kekuatan Penuh Ke Makassar

Dengan pertumbuhan internet yang semakin meningkat, kita bertanggung jawab untuk memastikan tata kelola pemanfaatan data, terutama dalam penerapan tata kelola arus data, ujar Mira, seperti keterangan yang diterima RM.id, Rabu (27/7).

Sebagai bagian dari isu prioritas DEWG, Mira yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) itu berharap, lokakarya tersebut juga dapat mendorong semua pemangku kepentingan dan perwakilan anggota G20 untuk melanjutkan pembahasan secara intensif.

Saya berharap, lokakarya tersebut dapat menjadi momen untuk belajar melangkah maju dengan pemanfaatan tata kelola data DFFT dan CBDF, tuturnya.

Mira menegaskan, pembahasan tata kelola data memiliki arti penting. Terlebih, dengan peningkatan risiko serta kekhawatiran arus bebas data dari berbagai aspek, seperti teknis, praktis, dan konseptual.

Menurutnya, anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk memajukan diskusi mengenai data yang diusulkan Indonesia.

Berita Terkait : Waketum Golkar Apresiasi Indonesia Tionghoa Bali Dukung Percepatan Vaksinasi

Pembahasan tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk menjawab berbagai isu tentang pemanfaatan data di masyarakat, ungkap Mira.

Menurut dia, saat ini situasi global semakin bergantung pada langkah-langkah berbasis digital. Misalnya, dalam mendukung pemulihan pandemi Covid-19 dan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Lokakarya yang digelar dalam rangkaian Pertemuan Ketiga DEWG G20 itu, kata Mira, juga memainkan peran penting dalam pengembangan Ministerial Declaration Draft atau Bali Package.

Dia meyakini, pengembangan hal tersebut dapat dicapai melalui identifikasi kesamaan, komplementaritas, serta elemen konvergensi di seluruh instrumen nasional, regional, dan multilateral. Dengan demikian, pembahasan itu akan mendorong interoperabilitas di masa depan, imbuhnya.

Lokakarya tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A Pangerapan, Inspektur Jenderal Kemenkominfo Doddy Setiadi, serta Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi Bidang Komunikasi dan Media Massa Widodo Muktiyo.

Berita Terkait : Wujudkan Mandiri Energi, Indonesia Power Garap Proyek Pembangkit Listrik Dan EBT Di Sulteng

Selain anggota delegasi G20, lokakarya itu diikuti sejumlah National Knowledge Partners, seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.

Serta, Global Knowledge Partners, seperti the International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). ■