Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menghadiri Musyawarah Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Provinsi Jawa Tengah di Hotel Quest Jalan Plampitan Semarang, Jumat (18/2).

JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo berharap data keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) digunakan seoptimal mungkin untuk upaya percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Manfaatkan dan gunakan sebaik-baiknya, kata Hasto saat membuka Temu Kerja Regional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 bagi Pengelola Data di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung Selasa (26/7).

Dalam kegiatan PK-21, BKKBN berhasil mendata 68.478.139 kepala keluarga di Indonesia. Hasil data tersebut merupakan data backbone dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan prevalensi stunting.

Hasto yang membuka sambutan melalui daring itu juga mengatakan kementerian dan lembaga negara telah melakukan uji petik terhadap data PK-21 tersebut, melalui verifikasi dan validasi.

Karena itu, pemutakhiran data PK-21 di tahun 2022 ini sangat penting dengan memperluas cakupan pencatatan, kata Hasto.

Data keluarga PK-21 menyediakan indikator kependudukan, keluarga berencana dan indikator pembangunan keluarga juga menyediakan pemetaan keluarga sasaran berpotensi risiko stunting.

Pertemuan ini juga diharapkan sebagai evaluasi terkait penyelenggraan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Verifikasi Validasi Keluarga Berisiko Stunting (KRS) semester satu.

Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik (Dirlaptik) BKKBN, Lina Widyastuti menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi BKKBN ingin mengapresiasi provinsi dan kabupaten/kota yang terbaik dalam penyelenggaran baik SIGA maupun KRS.

Terdapat tiga provinsi terbaik dalam cakupan Pengendalian Lapangan (Dallap) dan Pelayanan KB (Yan KB) dalam 4 bulan terakhir, yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat.

Sementara Tiga kabupaten/kota terbaik cakupan Dallap dan Yan KB pada SIGA, yaitu Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan Kota Dumai, Provinsi Riau.

Provinsi dengan cakupan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting desa/kelurahan yang sudah upload tertinggi meliputi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan.

Terakhir, terdapat Sepuluh kabupaten/kota yang cakupan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting desa/kelurahan yang sudah upload tertinggi seperti Kerinci, Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, Provinis Jambi, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pendataan keluarga merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh BKKBN. Kegiatan ini dilakukan lima tahun sekali. Selanjutnya, setiap tahun dilakukan pemutakhiran data.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapat 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa.

Lalu pada Susenas September 2021, turun menjadi 9,71 persen atau 26,50 juta jiwa penduduk Indonesia berada pada titik kemiskinan ekstrem.

Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada 4 Maret 2021 menargetkan agar kemiskinan ekstrem Indonesia menjadi nol persen pada 2024.

Target nol persen ini untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat komitmen global menghapus kemiskinan ekstrem pada 2030.

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, BKKBN menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk mendukung penetapan kebijakan dalam intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk penurunan stunting.

BKKBN juga menyiapkan dan memberikan pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, serta intervensi percepatan penurunan stunting kepada keluarga miskin ekstrem