JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan No 6, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2022).
Rapat tersebut membahas sejumlah isu, mulai dari kondisi keamanan, implementasi Undang-undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB), dan dana otonomi khusus Papua.
Wapres menginstruksikan kementerian, lembaga, dan semua pihak terkait guna menyusun langkah-langkah komprehensif, khususnya untuk melindungi masyarakat, memperlancar pelaksanaan UU DOB yang telah disahkan pada 30 Juni lalu, serta pemanfaatan dana otonomi khusus Papua yang tepat sasaran. Hal ini agar pembangunan di Papua dan Papua Barat dapat dilaksanakan secara efektif.
“Saya minta semua peserta (rapat) untuk terus berkoordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua. Juga mempercepat proses persiapan dan implementasi dari 3 DOB di Papua, ucap Wapres.
Ma'ruf mendorong tercipta upaya-upaya yang lebih baik dalam melindungi masyarakat dari segala ancaman, memperkecil gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah, serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.
“Termasuk dana-dana supaya efektif untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat, katanya.
Terkait dana otonomi khusus, secara khusus ia meminta Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi pemanfaatannya di Papua dan Papua Barat agar benar-benar tepat sasaran.
“Perlu dievaluasi Pak Mendagri, supaya tidak hilang, (jangan sampai) tidak berbekas di masyarakat. Jangan sampai itu terjadi, tuturnya.
Ma'ruf juga kembali menegaskan pentingnya perumusan operasi keamanan yang tepat untuk Papua yang bersifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan dengan pendekatan teritorial serta tetap memperhatikan penegakan hukum.
“Ini saya kira (ranah) Pak Menkopolhukam, sebutnya.
Hadir pada rapat kali ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; Wakil Jaksa Agung Sunarta; Wakil Kepala BIN Laksmana Madya TNI (Purn.) Teddy Lhaksmana; serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Arif Rahman, dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Slamet Widodo.
