Liputan6.com, Jakarta Penyebaran Covid-19 yang makin terkendali tidak serta merta membuat anggaran perlindungan sosial untuk masyarakat menurun. Sebaliknya, yang terjadi justru mengalami peningkatan.

Meskipun covid terkendali tapi anggaran untuk perlindungan sosial cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari tahun lalu, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Sampai Juni 2022, pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 188,2 triliun untuk bantuan sosial. Terdiri dari Rp 177,2 triliun bansos non program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Rp 70,9 triliun untuk bansos program PEN.

Sementara di tahun lalu pada periode yang sama realisasi APBN untuk perlindungan sosial sebesar Rp 179,1 triliun. Dana tersebut untuk program bansos PEN sebesar Rp 66,8 triliun dan untuk bansos program PEN sebesar Rp 112,3 triliun.

Ini artinya guncangan pandemi sudah bisa terkontrol ternyata tidak sejalan dengan dampak sosialnya, masyarakat masih sangat perlu diberikan bantalan sosial yang sangat besar, kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan, penyerapan anggaran untuk sektor ini masih tumbuh 5,1 persen dari tahun lalu. Dana tersebut digunakan untuk program Kartu Prakerja sebanyak 1,7 juta peserta,

Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) , Kartu Sembako sebanyak 18,7 juta KPM, BLT Desa untuk 7,5 juta KPM dan subsidi KUR untuk 3,7 juta debitur.

Ini bantalan sosial selain yang sudah diberikan sebelumnya, kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Sejumlah indikator menunjukkan, Indonesia telah mulai bertransisi dari pandemi COVID-19 menuju fase endemi. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Muhadjir menyebut, indikator-indik...