Liputan6.com, Jakarta Di sela-sela acara pertemuan dengan beberapa Menteri dan CEO beberapa Perusahaan Jepang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja di Jepang menyempatkan untuk mengadakan pertemuan terbatas dengan Chairman Partai Liberal Demokrat Jepang, Tatsuo Fukuda di Hotel Imperial, Tokyo Jepang (26/7/2022).

Pada kesempatan tersebut, keduanya sepakat bahwa Kerjasama Pemerintah adalah hal yang sangat penting, namun Kerjasama Partai juga penting untuk mendukung efektifitas jalannya pemerintahan.

Sejumlah isu penting dibahas dalam pertemuan selama hampir 1 jam itu, antara Menko Airlangga Hartarto dengan anggota Parlemen Jepang tersebut.

Pertemuan tersebut juga untuk membahas dari segi politik terkait kebijakan yang akan berpihak pada investasi dan perdagangan antara Jepang dan Indonesia, terkait berbagai skema kerjasama bilateral dan multilateral, baik itu mengenai IJEPA, RCEP, maupun IPEF serta momen yang sangat baik Keketuaan Indonesia bersamaan dengan 50 Tahun Persahabatan ASEAN - Jepang pada tahun 2023, tutur Menko Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (27/7/2022). 

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) saat ini sedang dalam tahap penyelesaian untuk perubahan Protokol General Review (GR) IJEPA. 

Presiden Indonesia dan PM Jepang telah mengumumkan penyelesaian General Review IJEPA pada Pertemuan Pemimpin G20 di Osaka, Jepang tahun 2019. Harapannya, penyelesaian protokol ini akan selesai tahun ini sebelum pertemuan KTT G20 di Bali, November mendatang. 

“Salah satu isu yang masih tertunda adalah permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang.  Saat ini tarif ekspor produk Indonesia masih relatif tinggi. Ini yang sedang kita perjuangkan, ujar Menko Airlangga.

Pada pertemuan tersebut, Fukuda didampingi oleh Mr. Arata Takebe, State Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries. Menyinggung mengenai ekspor produk perikanan, pemerintah Indonesia menginginkan Jepang agar dapat menurunkan atau membebaskan tarif Bea Masuk atas produk perikanan Indonesia menjadi 0 persen sebagaimana telah dinikmati beberapa negara ASEAN (seperti Thailand dan Vietnam), di mana saat ini Indonesia masih dikenakan tarif yang lebih tinggi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas ekspor 8,9 ribu ton hasil perikanan senilai Rp 588 miliar ke sejumlah negara. Pelepasan ekspor tersebut dilakukan serentak di lima kota dengan melibatkan 147 perusahaan.