POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso turut menyoroti autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi.
Sugeng meyakini, autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua itu dijamin kenetralannya.
Pasalnya dokter yang terlibat dalam autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua itu juga melibatkan dokter forensik dari TNI.
“Dengan melibatkan dokter forensik dari TNI yang dijamin kenetralannya oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kata Sugeng, Rabu (27/7/2022).
Untuk diketahui, autopsi ulang tersebut melibatkan tim independen yang terdiri dari dokter forensik gabungan.
BACA: Kuasa Tuhan, Jenazah Brigadir Joshua Tebar Aroma Wangi dan Segar saat Diangkat dari Makam
Seperti dari dari RSPAD, RSAL, RSAU, RSCM, dan salah satu RS swasta nasional serta dokter forensik yang diajukan polisi.
Hal tersebut diharapkan bisa mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan dan hukum.
“Diharapkan kasus tersebut mendapatkan kebenaran materiil, ujarnya.
Karena itu, Sugeng berharap, dengan dilakukannya autopsi ulang jenazah ajudan Ferdy Sambo itu, semua teka-teki akan bisa diungkap secara terbuka dan transparan.
“Karena ini dilakukan melalui Scientific Crime Investigation, sehingga kasusnya terkuak dan menemukan tersangkanya, ujarnya.
BACA: Autopsi Ulang Jenazah Brigadir Joshua Ditutup, Mabes Polri Keluarkan Janji-janji
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, proses ekshumasi dan autopsi ulang jenazah Brigadir ini adalah bentuk komitmen Kapolri untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini.
“Proses ekshumasi dan autopsi ulang ini dilakukan oleh pihak-pihak ahli. Terutama dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia yang memiliki sifat independen dan imparsial, katanya di RSUD Sungai Bahar.
Dedi juga menjamin hasil autopsi ulang jenazah ajudan Ferdy Sambo itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan dan hukum.
BACA: Ibunda Brigadir Joshua Berteriak Lantang ‘Mana Tanggung Jawabmu Bu Putri, Kebohongan Semua’
“Nantinya, proses autopsi ulang ini juga dilakukan pengawasan oleh pihak eksternal. Termasuk juga dari Komnas HAM dan juga Kompolnas, katanya. (fir/pojoksatu)
