Rabu, 27 Juli 2022 - 11:26 WIB

VIVA Nasional – Sidang praperadilan yang diajukan mantan bupati Tanah Bumbu Mardani Maming terkait status tersangka atas perkara pemberian izin usaha pertambangan yang disematkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan masuk tahap akhir, yakni putusan pengadilan.

Hakim tunggal Hendra Utama Sotardodo, dalam sidang beragenda kesimpulan, meminta agar kedua belah pihak, pemohon Mardani Maming dan termohon KPK, untuk membacakan kesimpulan. Namun, kedua belah pihak meminta kepada hakim dianggap kesimpulan telah dibacakan.

Penasihat hukum Mardani Maming, Denny Indrayana, menyesalkan diterbitkannya Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh KPK. Meski demikian, DPO tidak mengugurkan praperadilan, sementara belum ada putusan pada sidang praperadilan tersebut.

Kami pada Senin (25 Juli 2022) telah bersurat, jika ternyata ada kondisi hukum proses ini berjalan, kami siap datang segera, setelah putusan (praperadilan) itu dibacakan. Itu kan konsekuensi hukum: KPK melakukan langkah itu (DPO), dan dianggap itu benar kami berharap juga hormati pada saat putusan nanti, kata Denny Indrayana dalam keterangannya di Bandung, Rabu, 27 Juli 2022.

Insyaallah, kami menang, ya, berarti status tersangka, pemblokiran, pencekalan, dan lain-lain juga mesti dinyatakan tidak sah. Marilah kita tunggu sama-sama, kurang 24 jam lagi kok, tidak akan lama lagi, katanya.

Status DPO dipertanyakan

Menilik Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 1 Tahun 2018, mengatur secara tegas bahwa pemohon praperadilan yang statusnya tercatat DPO tidak bisa mengajukan praperadilan, apakah itu terkait perkara yang ditangani di instansi aparat hukum lainnya, baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK.