Liputan6.com, Jakarta - Mereka yang anti terhadap vaksinasi Covid-19 ternyata punya situs kencan tersendiri. Situs kencan bagi orang-orang yang antivaksin tersebut salah satunya bernama Unjected yang kalau diterjemahkan, artinya adalah tidak disuntik.

Rupanya, mereka yang antivaksin ini juga tidak begitu hebat dalam hal keamanan siber.

Mengutip The Verge, Selasa (26/7/2022), situs kencan antivaksin Unjected gagal mengambil tindakan pencegahan dasar untuk menjaga keamanan data para pengguna. Pasalnya, situs kencan ini membiarkan data sensitif penggunanya terekspos dan memungkinkan siapa saja menjadi admin situs.

Disebutkan, situs kencan Unjected diatur agar dasbor administratornya bisa diakses sepenuhnya oleh siapa saja yang tahu cara mencarinya.

Melalui dasbor ini, administrator dapat mengakses informasi pengguna untuk tiap anggota situs. Data pribadi yang terekspos mulai dari nama, tanggal lahir, alamat email, dan alamat rumah.

Kesalahan konfigurasi ini ditemukan oleh peneliti keamanan yang dikenal sebagai GeopJr, mengkonfirmasi kerentanan kepada Daily Dot, dengan mengedit unggahan langsung di situs.

GeopJr memperhatikan, situs kencan online tersebut dipublikasikan langsung ke web dengan mengaktifkan mode debug.

Mode debug adalah serangkaian fitur khusus yang dipakai pengembang software saat mengerjakan aplikasi. Mode debug seharusnya tidak diaktifkan secara default di aplikasi yang sudah dipublikasikan.

Dengan memakai fitur administrator tersebut, peneliti bisa membuat hampir semua perubahan pada situs, termasuk menambah atau menghapus halaman, menawarkan layanan gratis untuk layanan yang harusnya berbayat, hingga menghapus seluruh backup database.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informsasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebuah video yang menampilkan ratusan warga China yang dipaksa untuk menerima vaksin Covid-19 viral di media sosial. Dalam video, terlihat pula mereka juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian.