Ketua Mejelis Pertimbangan PPP Jaksel Muchbari mengatakan, dasar tuntutan itu adalah merosotnya elektabilitas PPP di berbagai survei. Bahkan, terancam tidak lolos parlementary threshold.

“Kami melihat Suharso sudah tidak bisa lagi mengatur partai dan harus mundur. Sebab ada beberapa masalah yang kami soroti, salah satunya elektabilitas partai yang terus turun, kata Muchbari, Selasa (26/7).

Selain melakukan aksi, FKPP juga telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Suharso dari jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas).

Surat itu, dijelaskan dia, berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi menjelang Muktamar PPP pada tahun 2020 lalu.

“Karena kami selaku kader partai merasa malu, dugaan kasus gratifikasi Suharso sedang bergulir lagi. Bahkan sudah mencapai praperadilan, terangnya.

Muchbari mengaku akan menunggu kabar dari pihak Presiden Jokowi terkait kelanjutan surat terbuka. Adapun aksi akan terus dilakukan hingga Suharso mau mundur dari jabatannya.

“Kemungkinan dalam waktu dekat akan dikabari tindaklanjut dari surat terbuka kita ke Presiden. Apakah nanti dipanggil ataupun menterinya langsung dicopot, tinggal tunggu waktu, pungkasnya.