Liputan6.com, Jakarta Buruh mengancam akan melakukan mogok kerja menolak turunnya upah minimum DKI Jakarta. Ini menyusul putusan terbaru Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kenaikan upah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut langkah itu akan diambil jika perusahaan di DKI Jakarta menurunkan upah. Mengingat, kenaikan upah sebelumnya telah berjalan sekitar 6 bulan.

Kami akan menginstruksikan mogok kerja di setiap perusahaan yang sudah menurunkan upah minimum DKI, kata dia dalam konferensi pers, Selasa (26/7/2022).

Sebelumnya, PTUN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta soal kenaikan upah minimum.

Keputusan kenaikan upah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang dipandang cukup besar oleh kalangan pengusaha.

Namun, dari sisi buruh, kenaikan sekitar 5,1 persen yang diambil Anies merupakan angin segar. Melalui putusan PTUN terbaru, artinya upah terancam akan turun lagi.

Penurunannya dari Rp 4.641.854 per bulan menjadi Rp 4.573.845 per bulan. Iqbal mengatakan, pihaknya akan melakukan banding ke Mahkamah Agung dalam waktu dekat.

Kami akan banding sebagai tergugat intervensi. Kami akan banding ke Mahkamah Agung terhadap putusan PTUN, kata dia.

Ia menyampaikan rasa kecewanya karena Anies tak melakukan nanding terhadap putusan PTUN soal upah tersebut. Rencananya, KSPI akan melakukam banding ke MA pada awal Agustus 2022 nanti.

Baru pertama kali dalam sejarah republik ini, gubernur dikalahkan oleh PTUN keputusannya, tidak melakukan banding. Ada apa dengan gubernur DKI? Ini menunjukkan inkosistensi terhadap keputusan yang diputuskan sendiri, tegasnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah merencanakan bakal melakukan aksi demo besar-besaran bila Pemda DKI Jakarta enggan mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang menurunkan UMP DKI dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta.