Liputan6.com, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa pengajuan permohonan uji materi Pasal 222 terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam UU No. 7 Tahun 2017, dilandasi untuk memulihkan keharmonisan NKRI yang  ia sebut terpecah akibat pilpres 2019. 

Hal tersebut disampaikannya usai sidang pemeriksaan pendahuluan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan oleh PKS, Selasa (26/7/2022).

Syaikhu mengatakan terpecah belahnya masyarakat dan bangsa Indonesia akibat dua pilpres terakhir disebabkan presidential threshold 20% dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Ketentuan tersebut membuat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dimunculkan terbatas, yakni hanya ada dua pasangan. 

Dengan diajukannya permohonan ini, kami berusaha untuk membuka peluang banyak anak bangsa yang potensial berkompetisi dalam pemilihan presiden (Pilpres), sehingga rakyat ditawarkan banyak calon alternatif, yang tidak hanya itu-itu saja, kata Syaikhu. 

Sementara itu, Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru menegaskan permohonan ini berbeda dengan permohonan sejenis yang sebelumnya ditolak oleh MK.

Kami sependapat dengan MK bahwa angka PT merupakan open legal policy yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Namun, kami menilai MK perlu membuat batas bawah dan batas atas agar angka PT tersebut dapat memperkuat sistem presidensial dan penguatan demokrasi/kedaulatan rakyat, tegas dia.

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar rapat pimpinan nasional di Jakarta mulai Senin (20/06) hingga hari ini (21/06). Salah satu agenda terpenting Rapimnas PKS adalah menentukan kriteria Capres yang akan diusung PKS.