POROS.ID - Sebagai upaya pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Panggarangan menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) pembentukan Bumdes Bersama, Senin 25 Juli 2022.

MAD dilaksanakan di Kantor UPK Kecamatan Panggarangan itu, dihadiri oleh unsur dari Kecamatan Panggarangan, para kepala desa, para ketua BPD se-Kecamatan Panggarangan dan pengurus UPK eks PNPM.

Pembentukan Bumdes Bersama ini merupakan transformasi dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Panggarangan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) yang beberapa tahun lalu berjalan.

Baca Juga: Duhh Ngeri, Buruan Hapus, Aplikasi Android Ini Bisa Bobol Rekening Kita, Apa Saja?

Transformasi UPK eks PNPM menjadi Bumdes Bersama adalah suatu terobosan baru sebagai penguatan kegiatan untuk menciptakan jenis usaha yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di pedesaan.

Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program PNPM wajib dibentuk menjadi Bumdes Bersama, ujar Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Lebak, Andes Widiansyah.

Aset eks UPK PNPM, lanjut Andes, merupakan aset bersama masyarakat yang kemudian menjadi modal bersama secara akumulatif yang kemudian menjadi modal Bumdes Bersama.

Baca Juga: Begini Cara Membobol WiFi Dengan Mudah Tanpa Harus Memakai Aplikasi Tambahan Untuk Android dan PC

Aset eks UPK PNPM bukanlah aset desa, tidak boleh dimiliki, dikuasai oleh desa dan ataupun pengurus UPK, terang Andes.

Maka, lanjut Ades, langkah MAD hari ini sudah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.