TEMANGGUNG, KRjogja.com – Bupati Temanggung Al Khadziq mengusulkan keuangan daerah tahun 2023 terjadi defisit sebesar Rp 77,4 miliar meski begitu pendapatan daerah diproyeksi Rp 2,284 triliun.

“Defisit anggaran Rp 77,4 miliar akan ditutup dengan pembiayaan netto yang diproyeksikan sebesar Rp 77,4 miliar, kata Bupati Temanggung Al Khadzik pada sidan paripurna, Senin (25/7).

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Yunianto itu membahas rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Bupati Temanggung Al Khadzik mengatakan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk tahun 2023 untuk pendapatan daerah sebesar Rp 2,284 triliun.

“Pendapatan asli daerah dirancang sebesar Rp 295,4 miliar dan pendapatan transfer Rp 1,989 triliun, kata Al Khadzik pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Yunianto tersebut.

Dia mengatakan pada tahun anggaran 2023, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,361 tiliun dengan perincian belanja operasi Rp 1,440 Triliun, belanja modal Rp 510 miliar, belanja tidak terduga Rp 2,5 miliar dan belanja transfer Rp 408 miliar.

Dia mengatakan dengan memperhatikan rencana pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut maka pada tahun anggaran 2023 terdapat defisit sebesar 77,4 miliar.

Dikatakan pendapatan pengeluaran pembiaaan sebesar Rp 16,8 miliar yang akan dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp 15 miliar, dan penyertaan modal daerah Rp 1,807 miliar.

Penerimaan pembiayaan daerah kata dia diproyeksikan sebesar Rp 94,2 miliar yang bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya dan proyeksi penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp 7 miliar.

“Sehingga terdapat pembiayaan netto Rp 77,4 miliar yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran, kata dia pada sidang yang dilangsungkan digedung DPRD setempat itu.

Ketua Fraksi PDIP Titik Winarsih mengatakan proyeksi pendapatan di tahun 2023 sebesar 2.284 triliun. Hal ini melebihi proyeksi yang tercantum dalam RPJMD tahun 2023 yakni sebesar Rp 2.258 triliun.

“Sehingga perlu penjelasan yang menjadi dasar optimisme Pemerintah Daerah terkait proyeksi tahun 2023 tersebut, kata dia.

Juru bicara Fraksi Gerindra Daniel Indra Hartoko mengatakan pendapatan daerah mengalami perlambatan dikarenakan Covid-19. Maka itu intensifikasi pendapatan, ekstensifikasi pendapatan betul-betul harus cermat dilakukan.

“Sebab disatu sisi harus menggerakan sektor mikro yang akan menopang pertumbuhan di tahun 2023, kata dia.

Dia mengatakan Fraksi Gerindra berpendapat topangan pendapatan daerah dari sektor BUMD dan BLUD yang digunakan untuk akselarsi pembangunan pemerataan wilayah bisa menjadi alternatif. (Osy)