Airlangga mengatakan, pemerintah Indonesia dan Jepang telah menyepakati sejumlah bidang kerja sama Indonesian-Japan Economic Partnersip Agreement (IJEPA). Termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BPPK) Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST.

Yaitu pengembangan sumber daya manusia (capacity building), teknologi digital, rantai pasok, dan promosi industri hijau, kata Airlangga dalam keterangannya.

Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan general review IJEPA pada 2019 lalu dan masih diadakan pembahasan protokol antara tim negosiasi kedua negara.

Menko Airlangga sendiri mengangkat sejumlah isu penting yang masih tertunda dalam pembahasan, yaitu terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang.

Kami melihat ada complementary antara demand di Jepang dan supply di Indonesia atas produk tuna ini, sehingga Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di kawasan, ujar Menko Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan respons terhadap permintaan Jepang terkait kebijakan sertifikat bebas radio aktif untuk produk pertanian, perikanan, dan makanan asal Jepang.

Pemerintah telah mengeluarkan Permentan 12/2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif.

Hal itu bertujuan untuk memastikan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Selain itu, pertemuan juga membahas investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang di industri otomotif Indonesia. Menteri Ekonomi Jepang, Koichi Hagiuda mengatakan, kemajuan kerja sama di industri otomotif antar kedua negara sudah sangat baik.

Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia, jelas Koichi Hagiuda.