Rahbar menuturkan, pihaknya beberapa kali menerima aduan dari masyarakat terkait kejanggalan titik koordinat PPDB online SMAN 2 Kota Bekasi yang diduga fiktif. Hal ini membuat peserta didik di satu wilayah zonasi, terjegal oleh oknum mafia pendidikan yang berada di SMAN 2 Kota Bekasi.

Kasus tersebut diduga kuat dilakukan pemalsuan dokumen secara gamblang, melanggar Peraturan Mendikbud No 01 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, dan SMA, ujar Rahbar.

Ia menegaskan, tujuan awal diadakannya zonasi adalah pemerataan pendidikan di setiap wilayah. Tetapi dalam pelaksanaannya, kata dia, kerap disusupi kongkalikong antara oknum mafia pendidikan. Hal ini menurutnya bertentangan dengan Pasal 94 UU 24 Tahun 2013, Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP ayat 1 dan 2.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS