Minggu, 24 Juli 2022 - 12:05 WIB

VIVA Nasional – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Fadjar Dwi Wisnuwardhani mengatakan pemerintah Indonesia dan Malaysia bakal terus berkomunikasi membahas dan mencari jalan keluar terkait persoalan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. 

Hal ini, menyusul keputusan pemerintah Indonesia terkait penghentian sementara penempatan PMI ke Malaysia sejak 13 Juli 2022 lalu. Keputusan itu buntut adanya pelanggaran MoU tenaga kerja yang dilakukan oleh negeri jiran itu. 

Pada prinsipnya MoU antar dua negara harus dihormati dan dilaksanakan. Pelanggaran ini mencederai itikad baik pemimpin kedua negara, yakni Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia, ujar dia, Minggu 24 Juli 2022.

Pekerja migran Indonesia tiba di Bandara Soekarno Hatta setelah dideportasi.

MoU antara Pemerintah RI dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan RI dan Menteri Sumber Manusia Malaysia pada 1 April 2022. 

Penandatanganan disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob. MoU tersebut merupakan pembaruan kesepakatan dan mekanisme penempatan PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia yang sudah ada.

MoU ini memuat bahwa penempatan PMI hanya dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System.