RM.id  Rakyat Merdeka - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) akan melaksanakan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) pada 3-5 Agustus 2022. Kegiatan ini merupakan amanat Qaidah Asasi/Qaidah Dakhili (QA/QD) Hima Persis setelah dilaksanakannya pelantikan pada 9 Juni 2022, di Jakarta.

Setelah pelantikan dan Muskernas (Musyawarah Kerja Nasional), kami lanjutkan dengan Muspimnas. Nah, Muspimnas akan dilaksanakan pada 3-5 Agustus di Wisma Pendawa Bandung, kata Ketua Pelaksana Muspimnas Solahudin, dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (23/7).

Berita Terkait : Kepala BNPT Dorong Kerja Sama Penanggulangan Terorisme

Pada Muspimnas kali ini, Hima Persis mengusung tema Transformasi Organisasi Kemahasiswaan dalam Mewujudkan SDM Unggul dan Organisasi yang Digdaya. Tema ini dipilih karena Hima Persis menargetkan bahwa semangat program kerja yang akan dilaksanakan pada periode 2022-2024 menjadi organisasi mahasiswa yang digdaya dengan memaksimalkan peran dan fungsi SDM yang dimiliki.

Semangat dalam Muspimnas kali ini adalah berbicara penguatan SDM dengan memaksimalkan setiap potensi (kader) yang ada. Seperti meng-upgrade skill agar Hima Persis menjadi organisasi yang digdaya, ucap Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah.

Berita Terkait : KUR Masih Tersedia Banyak, Erick Minta Pemda Turun Tangan

Sebelum musyawarah dimulai, akan dilaksanakan Dialog Kebangsaan untuk memberikan gambaran teoretis beberapa poin terkait penguatan SDM untuk menjadi organisasi yang digdaya. Selanjutnya, para Ketua Bidang PP Hima Persis akan menyosialisasikan program kerja kepada perwakilan Pimpinan Wilayah Hima Persis se-Indonesia.

Selanjutnya akan dilaksanakan musyawarah bersama seluruh pimpinan wilayah se-Indonesia. Sosialisasi program dan progress report, tutup Ilham.

Berita Terkait : Jelang 2024, Persis Ingatkan Pemerintah Atasi Polarisasi Masyarakat

Tercatat ada 12 bidang dapam kepengurusan PP Hima Persis saat ini. Yakni Bidang Kaderisasi, Bidang Keorganisasian, Bidang Riset dan Teknologi, Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Bidang Sosial Pemberdayaan, Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bidang Hubungan Internasional, Bidnag Lingkungan Hidup dan Bidang Kemaritiman.■