RM.id  Rakyat Merdeka - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di dua lokasi berbeda di wilayah Kota Makassar, Sulsel, Kamis (22/7).

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Dinas PUTR tahun anggaran 2020.

Kasus ini merupakan pengembangan perkara suap dan gratifikasi yang sebelumnya menjerat Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Berita Terkait : Santri Dan Kiai Sekarang Melek Ideologi Lho

Lokasi yang digeledah yaitu kantor dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Jumat (22/7).

Di dua lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan berbagai bukti. Di antaranya, berbagai dokumen laporan keuangan yang diduga terkait dengan perkara, imbuhnya.

Bukti-bukti tersebut akan segera dianalisa dan disita, untuk melengkapi berkas penyidikan dari para tersangka.

Berita Terkait : Cegah Kekerasan Seksual, KAI Lakukan Kampanye Di Berbagai Kota

Komisi antirasuah belum mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Informasi yang dihimpun, empat pegawai sekaligus auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel dan mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat dijerat oleh komisi antikorupsi dalam kasus ini.

Edy Rahmat diduga menyuap para auditor untuk menyulap laporan keuangan Pemprov Sulsel pada Dinas PUTR. Dikonfirmasi soal ini, Ali belum mau menjawab.

KPK akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, uraian dugaan perbuatan pidana dan pasal-pasal yang disangkakan ketika penyidikan perkara ini telah cukup yang dilanjutkan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan, ucap Ali.
 Selanjutnya