TIMESINDONESIA, JAKARTA – Penetapan status tersangka terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) memicu perpecahan di internal kepengurusan PBNU.

Salah satu bukti perpecahan itu nampak dari menyebarnya Surat Terbuka yang dilayangkan oleh Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib.

Dalam surat itu, Abdussalam menyesalkan sikap Ketua Umum PBNU, KH Yahya Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU, Syaifullah Yusuf, yang terkesan pasif atas status hukum Mardani yang saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU tanpa melalukan evaluasi.

Ketika Bendum jelas-jelas bermasalah hukum yang bikin malu organisasi serta meruntuhkan marwah Jamiyyah, Sama sekali tidak ada upaya untuk menertibkannya. Apakah hanya sekedar menonakttifkan sampai masalahnya selesai, katanya KH Abdussalam, melalui surat terbukanya, Kamis (21/7/2022).

Berbeda dengan respon PBNU menyikapi perbedaan pandangan Katib PCNU Jombang, Ahmad Syamsu Rizal, terkait penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di bidang jasa pendidikan.

KH Abdussalam menilai, Gus Yahya melakukan tuduhan yang tendensius, subyektif tanpa bukti dan penuh asumsi serta hanya berdasarkan info sepihak dari salah satu bawahannya.

Tak hanya itu, KH Abdussalam juga mempertanyakan kontribusi Mardani selama ini kepada PBNU. Ia menegaskan belum pernah mendengar Mardani yang dibela dengan mengatasnamakan PBNU berkontribusi dan berkhidmah untuk NU secara Jamiyyah (bukan kepada personal atau oknum PBNU).

Sementara Cak Rizal (Ahmad Syamsul Rizal) yang saya tahu beliau telah berkhidmah puluhan tahun di NU, baik di PCNU Jombang (Minimal yang saya tahu secara lansung sejak tahun 2012) maupun di PWNU sebagai Anggota Korbid pengkaderan bersama saya maupun di pusat sebagai Instruktur Nasional PKPNU, jelasnya.

Lebih lanjut, KH Abdusalam menegaskan, pihaknya tidak meragukan dedikasi, komitmen dan keikhlasan Syamsul Rizal dalam berkhidmah.

Saya tahu persis dia nelaksankan dan menjalankan perintah dan instruksi Rois Syuriah sekaligus Gurunya (Kiai Nasir), katanya.

Melihat dari Fenomena ini, saya berkesimpulan bahwa PBNU dalam hal ini Ketum dan Sekjend memang berperilaku arogan, angkuh, sombong dan ceroboh. Saya khawatir Ini memang gaya kepemimpinan yang menjilat dan mengabdi kepada penguasa dan orang berduit tapi bertindak otoriter dan semaunya kepada Pengurus di level bawahnya, ujar KH Abdussalam. (*)

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.