JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengingatkan upaya pencegahan kepada penyelenggara Pemilu 2024, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait politik uang (money politic).

Ia mengatakan, praktik politik uang dapat menyebabkan biaya politik tinggi. Akibatnya, banyak calon kepala daerah maupun legislatif menggandeng sponsor dari pengusaha untuk memuluskan jalannya.

Dari beberapa survei yang kami lakukan dan data Kemendagri, biaya politik mahal sekali. Semakin tinggi biaya dikeluarkan, semakin besar peluang untuk menang. Semakin tinggi memberi uang, masyarakat kita semakin memilihnya, katanya kepada wartawan, Kamis (21/7/2022).

Alex menyebutkan, pihak yang sering menyubsidi modal kepada calon eksekutif dan legislatif yakni pengusaha ataupun kontraktor yang sudah terbilang mapan secara finansial.

Ada harapan kalau calon menang, agar mendapat proyek atau ketika mengajukan izin pembukaan hutan atau pertambangan, berharap mudah, tuturnya.

Akibatnya, banyak proyek calon kepala daerah dan legislatif yang disokong oleh pengusaha. Hal ini dapat membuat sebuah permufakatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa.

Makanya proses lelang di sebagian besar daerah, itu hanya formalitas. Pemenang lelangnya bahkan mungkin sudah ditentukan sejak penyusunan anggaran. Itulah dampak mahalnya biaya mencalonkan diri dalam Pemilu, ujarnya.

Ia pun meminta penyelenggara pemilu agar lebih menguatkan penegakan hukum agar praktik politik uang bisa dicegah untuk menekan biaya politik yang tinggi.