Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, kendala paling besar dalam memproses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah untuk pengusaha yang berskala besar, misalnya saja dalam memproses  perizinan lokasi.

“Kalau OSS ini kendalanya, untuk UMKM itu clear tidak ada masalah, yang berat itu adalah di skala besar khususnya seperti izin lokasi. Kenapa? karena OSS ini seperti lemari dia membuat tapi isinya diisi oleh Kementerian teknis, tutur Bahlil dalam Konferensi Pers, Rabu (20/7). 

Menurutnya, kendala dalam proses perizinan berusaha adalah karena terhalang teknis yang berbeda di setiap kementerian. Dia mengatakan saat ini OSS yang sudah masuk sekitar 120 yang berasal dari Kabupaten/Kota dari total 500 Kabupaten/Kota. 

Baca Juga: Menteri Bahlil: Jawa Barat Jadi Daerah Paling Unggul Investasi pada Semester I-2022

Bahlil mengatakan, untuk mengatasi sisanya, pihaknya telah membuat tim semi-offline, agar pengusaha tersebut bisa segera memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). sehingga pengusaha dengan skala besar tersebut bisa dilayani secara langsung karena sudah ada tim nya sendiri dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

“Kebetulan yang baru masuk di dalam OSS dari total kabupaten/Kota 500 lebih, yang terintegrasi sekitar 120 Kabupaten/Kota dalam OSS untuk mendapatkan RDTN digitalnya. Biasanya itu yang dikeluhkan oleh teman-teman dunia usaha, khususnya yang skala besar. tetapi kalau di kawasan industri dia langsung otomatis, jelasnya. 

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan sebanyak 1.555.861 Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari total tersebut, 92,80% di antaranya adalah NIB milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau sebanyak 1.443.785.

Baca Juga: Ini Dia Investor-Investor yang Berminat Masuk ke IKN Nusantara

Menurutnya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan total NIB terbit terbanyak, mencapai 301.590 NIB. Peringkat dua diisi Jawa Timur dengan 228 ribu NIB, disusul Jawa Tengah sebanyak 180 ribu, DKI Jakarta sebanyak 174 ribu, serta Banten sebanyak 97 ribu.

Bahlil mengatakan, data tersebut diperoleh secara real-time dan tidak bisa dimanipulasi.Ini tidak bisa tipu-tipu, menteri investasi tidak bisa mengintervensi ini (data OSS). Ini real-time, ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News