Predikat WTP diraih atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Selasa (19/7).

Ini merupakan capaian yang ke 13 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, ujar Yasonna.

Pada kesempatan tersebut, Yasonna mengimbau jajarannya untuk tidak berpuas diri. Ia mengatakan, pencapaian tersebut merupakan wujud komitmen seluruh jajaran Kemenkumham terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar.

Meski tahun 2021 dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19, ia menambahkan, Kemenkumham terus berkomitmen dan berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan baik, lancar, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hendaknya pencapaian ini menjadi pendorong semangat untuk kita berkinerja lebih baik, sehingga dapat mempertahankan capaian Opini WTP di masa yang akan datang, tuturnya.

Lebih lanjut, Yasonna menyebut, pemeriksaan yang dilakukan BPK diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara dengan lebih efektif, akuntabel, serta terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.