Ilustrasi investasi Saham untuk menghindari resiko gagal total ataupun kebangkrutan

Jakarta, Jurnas.com - Investasi di daerah perlu memperhatikan keseimbangan ekonomi dan lingkungan agar Indonesia bisa mencapai target pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon.

Daerah yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memperoleh manfaat akses atas insentif melalui peningkatan daya saing.

Koordinator Konsorsium Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Herman Suparman saat soft-launching Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB), Rabu (20/7/2022), di Jakarta mengemukakan kinerja perekonomian suatu daerah juga harus sejalan dengan perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi dan tata kelola secara integral dalam kerangka pembangunan inklusif.

Dalam rangka mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah memiliki instrumen strategis berupa kebijakan dan program peningkatan daya saing (sustainable competitiveness).

“Program Daya Saing Daerah Berkelanjutan dirancang sebagai kolaborasi multipihak untuk mendorong percepatan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon di daerah, ujar Herman.

Beberapa parameter dalam indeks ini termasuk ke dalam Panduan Investasi Lestari (Sustainable Investment Guidance/SIG).

Sehingga, ke depan, IDSDB diharapkan dapat berlaku sebagai salah satu landasan dalam pola pembangunan nasional dan daerah, maupun acuan insentif publik dan non-publik bagi daerah yang telah lebih maju dalam praktik keberlanjutan dan pembangunan rendah karbon.

“IDSDB sifatnya non-self assessment (daerah tidak menilai dirinya sendiri), proses penyusunan desain riset, hingga penyusunan indikator, dan pemeringkatan, melibatkan multipihak, ujar Arman.

Konsorsium pengusung yang terdiri atas Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Terra Komunika, dan Kinara Indonesia, didukung oleh Komite pengarah IDSDB dan para ahli (sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola) yang terdiri atas unsur pemerintah nasional (Sekretariat SDGs Bappenas, Kemenko Perekonomian, Ombudsman RI), asosiasi pemerintah daerah (APKASI), akademisi dan lembaga riset (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Prasetya Mulya, APINDO Institute), dan mitra pembangunan (Lingkar Temu Kabupaten Lestari, ANGIN, FITRA, Traction Energi Asia, CDP, SMI).